JoomlaTemplates.me by BlueHost Coupon

Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.108-6/99 Tanggal 4 November 2016 tentang PENJELASAN ATAS BEBERAPA PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN SEBAGAI DAMPAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH. Hal ini guna memberikan keterangan penjelasan kepada daerah yang masih belum memahami mengenai permasalahan pengisian jabatan berdasaran Peraturan Daerah yang dibentuk sebagai amanat Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Beberapa poin dalam surat Kepala BKN tersebut antara lain :

  1. Dalam angka ll huruf B angka 5 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 antara lain disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang mengalami perubahan nama jabatan dan/atau perubahan fungsi dan tugas jabatan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dilantik dan diambil sumpahnya kembali.
  2. Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dimaknai sebagai pelantikan dan pengambilan sumpah kembali terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang diangkat dalam jabatan struktural berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang eselonnya setingkat serta mengalami perubahan nama jabatan dan/atau perubahan fungsi dan tugas jabatan. 
  3. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat juga melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah kembali terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, meskipun tidak mengalami perubahan nama jabatan dan/atau perubahan fungsi dan tugas jabatan.
  4. Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mulai berlaku, dalam hal terdapat jabatan yang kosong berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengisi jabatan yang kosong tersebut sampai ditetapkannya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. 
  5. Pengisian jabatan administrator/jabatan pengawas melalui uji kesesuaian (job fit) Bagi pejabat administrator/pejabat pengawas yang tidak mendapatkan jabatan sebagai akibat adanya penggabungan, penurunan status kelembagaan (unit kerja) atau yang urusan dan kewenangannya beralih ke pemerintahan yang lebih tinggi, pejabat tersebut akan mengikuti uja kesesuaian untuk mengisi jabatan administrator/jabatan pengawas yang lowong.
  6. Dalam hal terdapat pejabat administrator/pejabat pengawas yang tidak mendapatkan jabatan yang setara dengan jabatan administrator/jabatan pengawas sebelumnya, yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jabatan pengawas, jabatan pelaksana, atau jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

untuk lebih jelasnya Surat Kepala BKN ini dapat di DOWNLOAD DISINI

Menu Login

Top Download

Pengunjung

081464
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
20
46
66
80885
2097
3036
81464

Your IP: 54.196.33.246
2017-10-23 00:39